DP3A Sulut Terbitkan Buku Profil Gender dan Anak, Rencana Diserahkan Pada HUT Provinsi

Sulut - Kegiatan konsultasi publik dalam rangka Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang nantinya direncanakan diserahkan pada hari-H HUT Provinsi Sulut pada bulan September mendatang, dimotori Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Daerah Sulut pada Selasa (30/08/2022) siang tadi, berlangsung di Aula Tumbelaka Kantor Gubernur, oleh Kepala Dinas dr. Devi Kartika Kandouw-Tanos diwakili Sekretaris ir Nelda Luntungan telah membuka kegiatan dimaksud.

Buku yang memuat ketersediaan data terpilah mengenai perempuan dan anak, yang diharapkan didasarkan dapat menjadi acuan dasar dalam penyusunan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara. 

Untuk penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2022 sudah melalui tahapan penyusunan dan saat ini sudah berada pada tahapan konsultasi publik, dengan harapan adanya saran masukan sehingga buku profil dimaksud layak publis.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) menjadi urusan wajib non pelayanan dasar.

Terdapat enam (6) Sub pembagian urusan pemerintah Bidang PP-PA, salah satu pembagian pada Sub urusan sistem data gender dan anak untuk pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi, didalam pengusunan profil gender dan anak.

Saran utama pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, sedangkan manfaat pembangunan untuk seluruh komponen masyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat hingga, kaum difabel dan masyarakat miskin baik di kota hingga tingkat desa.

Proses dan hasil pembangunan benar-benar terlihat apabila adanya keadilan dan kesetaraan dalam pemanfaatan pembangunan, agar upaya masyarakat merasakan manfaat yang setara dan berkeadilan gender, yakni dengan strategi pengarusutamaan hak gender dan hak anak

Indikator pembangunan dalam urusan PP-PA di Provinsi Sulut, dapat dilihat melalui indeks pembangunan gender/IPG menggunakan dimensi yang sama dengan indeks pembangunan manusia tetapi lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai ukuran kualitas hidup dalam bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi, dimana IPG Provinsi Sulut pada tahun 2021 mencapai sebesar 94,61 persen berada pada rangking ke-3 nasional setelah DKI Jakarta.

SETELAH PROVINSI DKI JAKARTA; SEDANGKAN INDIKATOR INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) TAHUN 2021 YANG MERUPAKAN INDEKS KOMPOSIT YANG DIHITUNG BERDASARKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI PARLEMEN, PEREMPUAN DALAM ANGKATAN KERJA DAN MANAJER, SERTA UPAH PEKERJA PEREMPUAN DI SEKTOR NON PERTANIAN SULAWESI UTARA SEBESAR 79.07 %, BERADA PADA RANGKING KE-2 SESUDAH KALIMANTAN TENGAH .

INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)  DIHITUNG BERDASARKAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN, LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF, KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTRAAN, PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA SERTA PERLINDUNGAN KHUSUS. IPA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 SEBESAR 65,52 % BERADA DIBAWAH RATA RATA NASIONAL NAMUN MENGALAMI PENINGKATAN DIBANDINGKAN TAHUN 2018 SEBESAR 63.07%, SEDANGKAN  INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) PROVINSI SULAWESI UTARA PADA TAHUN 2019 BERADA PADA ANGKA 63,30% MENGALAMI PENINGKATAN DIBANDINGKAN TAHUN 2018 PADA ANGKA 58,94%, DITOPANG OLEH KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTRAAN. MESKI DEMIKIAN IPHA PROV SULUT TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 MASIH DIBAWAH RATA RATA NASIONAL.

INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) DIHITUNG BERDASARKAN INDIKATOR PERSENTASE ANAK USIA 10-17 TAHUN YANG BEKERJA, RASIO ANAK (DISABILITAS/NON DISABILITAS YANG MENGAKSES INTERNET, RASIO ANAK (DISABILITAS/NON DISABILITAS YANG SEDANG BERSEKOLAH, PERSENTASE ANAK BERUMUR 0-17 TAHUN YANG HIDUP DIBAWAH GARIS KEMISKINAN DAN PERSENTASE ANAK USIA 5-17 TAHUN YANG TERLANTAR. CAPAIAN IPKA DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 SEBESAR 76,64% BERADA DI BAWAH RATA RATA NASIONAL NAMUN MENGALAMI PENURUNAN JIKA DIBANDINGKAN TAHUN 2018 SEBESAR 78,90% BERADA DIATAS RATA RATA NASIONAL. BERDASARKAN DATA DIATAS, PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB BERSAMA-SAMA SECARA SINERGIS UNTUK MENEGAKKAN DAN MEMENUHI HAK-HAK WARGA TERUTAMA KAUM PEREMPUAN DAN ANAK BAIK DIBIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA, SERTA RASA AMAN DAN TERLINDUNGINYA HAK-HAK DASAR AGAR TERHINDAR DARI DISKRIMINASI DAN KEKERASAN SEPERTI EKSPLOITASI SEKSUAL, PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.