Sulut - Guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sesuai dengan visi dan misi Gubernur Olly Dondokambey serta Wagub Steven Kandouw (OD-SK), maka Dinas Kesehatan Sulut menggelar Forum Komunikasi serta Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes), Sarana Prasarana dan SDM (Sumber Daya Manusia) FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Sulut. Kegiatan yang dilaksanakan Selasa 2 Agustus 2022 di ruang CJ Rantung kantor Gubernur ini, turut melibatkan BPJS Kesehatan Suluttenggomalut.
Kepala Dinkes Sulut, dr Debie KR Kalalo MSc kepada wartawan mengatakan, kegiatan ini sangat baik. Sebab hasil kegiatan ini akan dibahas dan dievaluasi kembali bersama di tingkat provinsi untuk dicarikan solusi terkait permasalahan yang ada.
“Semua hasil dari diskusi tadi, itu akan kami bahas kembali bersama unsur kepentingan yang ada guna dicari jalam keluarnya,” ungkap Kalalo.
Dalam kegiatan ini, berbagai keluhan pun disampai oleh peserta yang hadir. Baik itu berupakan rujukan pasien BPJS, ketersediaan sarana penunjang di rumah sakit dan puskesmas hingga terkait perubahan nama peserta BPJS dari mandiri dan sudah menjadi tanggungan perusahaam maupun TNI/Polri.
Sementara itu, Asisten Deputi BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Arif Sugiharto dalam forum ini mengharapkan agar Pemprov Sulut bisa membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan Faskes.
Disisi lain, terkait hutang BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit, Sugiharto mengatakan jika itu tidak ada masalah.
“Kalau dulu kami sering berhutang kepada rumah sakit, tapi kini sudah tidak lagi. Begitu ada tagihan, langsung kami bayar,” tambahnya.
Post A Comment:
0 comments: