Manado, sulutberita.com - Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Program Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut pada Senin (09/10/2022) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut, Kabupaten/Kota beserta Lintas Sektor.
Adapun kegiatan yang dimotori Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut dan dibuka Penjabat Sekretaris Provinsi Daerah (Sekprov) Praseno Hadi itu pun melibatkan jajaran petinggi serta perangkat daerah se-Sulawesi Utara (Sulut), dengan membahas sejumlah program termasuk yang memiliki kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 sampai Triwulan ke-2 Tahun 2022.
Praseno berharap dengan hasil yang telah disampaikan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dapat kiranya bersama-sama TKPD Kabupaten/kota untuk menghitung secara real data by name by address agar program dan kegiatan TKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersinergi serta real menyetu langsung serta menentukan dimana yang dapat dikategorikan Keluarga miskin ekstrem dan miskin biasa.
"Jadi kalau data ini tidak falid nanti akhirnya ada Kabupaten/Kota yang merasa keberatan, karena itu saya harap BPS Kabupaten Kota dapat duduk bersama TKPD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melihat hal ini untuk bersama saling bersinergi," urai Sekprov Praseno Hadi.
"Kalau memang ada data falid by name by address saya yakin target nol persen di tahun 2024 untuk penghapusan Kemiskinan ekstim di Sulawesi Utara bisa tercapai," beber Praseno.
Menurutnya Pemprov Sulut akan mendukung dan mewujudkan target yang diharapkan Presiden RI Djoko Widodo serta merupakan target yang juga merupakan harapan dari Pemerintah Kabupaten/kota.
Ditemui usai kegiatan ini Sekprov Praseno menuturkan bahwa kegiatan ini sangat strategis dimana melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/kota guna mewujudkan target Pemerintah Nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota agar penduduk miskin ekstrem di Sulut pada tahun 2024 betul-betul sudah tidak ada.
"Kondisi ekonomi nasional memang memprihatinkan namun Presiden, menteri keuangan dan bapak Gubernur telah membuat kebijakan baru dengan mengalokasikan 2 persen dari seluruh dana transfer yang dikirimkan itu fokus untuk penanggulangan kemiskinan dan antisipasi dampak inflasi dari kenaikan harga, dengan adanya program ini kami yakin dapat menjawab kemiskinan itu tidak akan melonjak bahkan tertinggi secara optimal," jelas Praseno
Sebelumnya Kaban, Jenny Karouw dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya pelaksanaan rakorev ini adalah
"untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan, mengidentifikasi permasalahan program penanggulangan kemiskinan, mempercepat komitmen serta sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan penghapusan Kemiskinan ekstim tahun 2024 kemudian memastikan ketercapaian target program dan anggaran untuk percepatan penghapusan Kemiskinan yang tepat sasaran serta menyepakati kebijakan strategis percepatan penghapusan Kemiskinan yang dituangkan dalam berita acara," jelasnya.
Hadir sejumlah pimpinan/perwakilan SKPD Pemprov Sulut. Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan kegiatan dimaksud masih berlangsung yang dipandu oleh Kepala Bappeda Sulut, Jenny Karouw.
(15jo)
Post A Comment:
0 comments: