Gubernur Olly Dondokambey Bersama Kab/Kota "Fokus" Pengendalian Inflasi Hapus Kemiskinan Ekstrem Hingga 2024

Manado, sulutberita.com - Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi utara (Sulut) diharapkan berperan aktif dalam upaya pencapaian penghapusan "kemiskinan ekstrem" daerah hingga nol (0) persen sampai tahun 2024 nanti yang salah satu caranya melakukan pendataan kembali keberadaan masyarakat miskin di masing-masing daerah kabupaten/kota, mencari tau secara pasti hingga akar permasalahan penyebab terjadinya kemiskinan ekstrem tersebut sehingga dalam mengambil tindakan penanggulangannya akan tepat sasaran dan hal itu juga telah menjadi komitmen target dari pemerintah pusat.

Demikian disampikan Gubernur Olly Dondokambey dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Pembangunan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Grand Kawanua Manado, Rabu (16/11/2022).

Gubernur juga mengungkapkan bahwa dengan secara bersama-sama menargetkan kedepan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Sulut dengan terus menggalakkan program "Marijo Ba Kobong" sebagai cara mengantisipasi krisis dimasing-masing kabupaten/kota.

"Lakukan perhitungan secara pasti kebutuhan pangan di wilayah masing-masing dan berupaya dapat menyiapkan kebutuhan pangan masyarakat di wilayahnya. Manfaatkan lahan-lahan tidur dan fokus untuk komoditi pangan lokal disamping tetap mempertahankan komoditi-komoditi ekspor," ungkapnya dengan menambahkan, pentingnya menjadi perhatian untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P32DN) guna menggerakkan perekonomian daerah dengan maksimalkan pemanfaatan produk dalam negeri atau produk lokal secara khusus produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Terkait itu Gubernur Olly juga mengingatkan dan mengajak kabupaten kota untuk saling menyikapi bersama-sama permasaalahan yang terjadi dengan langkah-langkah antisipasi terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global di tahun-tahun mendatang yang dikhawatirkan akan berdampak pada kemiskinan.

"Ada sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah, yakni masalah inflasi yang memiliki korelasi dengan kemiskinan. Inflasi di daerah kita rata-rata disebabkan oleh kelompok bahan makanan, maka ketersediaan dan distribusi barang terutama produk pertanian agar mendapat perhatian,” terang Olly dengan menyebutkan pengendalian inflasi yang secara nasional terus dipantau.

"Ada enam aksi yang perlu dilakukan oleh masing-masing daerah yaitu dengan melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan gerakan menanam serta merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD,” ucapnya.

“Saya berharap hasil dari Rakorev ini dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 baik Provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga target-target pembangunan yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terimplementasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa,” sebut Gubernur Olly.

Sebelumnya melalui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Asim Saputra menjelaskan, hingga triwulan III tingkat kemiskinan di Sulut mengalami penurunan. Dari 15 kabupaten/kota pada tahun 2022 ini, terdapat 2 daerah yang persentase penurunannya signifikan yakni, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Minahasa Selatan (Minsel) yang dimana untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut harus memperhatikan pengendalian harga karena hal itu akan mendorong terjadinya inflasi.

"Penyebab kemiskinan 10 persen disumbang oleh konsumsi rokok. Rokok telah membentuk garis kemiskinan setelah beras sebesar 9,78 persen atau hampir 10 persen yang disumbang rokok,” ungkap Asim dengan menambahkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulut yang ditopang melalui sektor pertanian berhasil menempatkan capaian diangka 6,62 persen yang jauh melampaui nasional.

“Pertanian menjadi backbone ekonomi kita, sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6,62 persen. Ini juga digerakkan sektor transportasi, ke depan dapat dipastikan ekonomi kita dapat di atas 6 persen,” tandasnya.

Berikut poin-poin kesepakatan yang menjadi komitmen bersama Pemprov Sulut dan Kabupaten Kota untuk kelancaran pembangunan kedepan:

- Mengoptimalkan dukungan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; terutama pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pusat di daerah, mutlak membutuhkan dukungan pemerintah daerah, contohnya dalam penyediaan lahan yang clean and clear untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

- Melakukan pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan pembangunan yang aktual dan faktual agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berhasil dan tepat sasaran, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan data yang valid.

- Koordinasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, salah satu prasyarat terwujudnya kesamaan pemahaman dalam memaknai kebijakan dan target pembangunan adalah dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan berjenjang.

- Mengoptimalkan penggunaan potensi unggulan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah, keberagaman potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah harus mampu dimanfaatkan secara optimal dengan meningkatkan nilai tambah produk sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif dan komparatif sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- Meningkatkan kapasitas aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, a transparan dan akuntabel dalam mewujudkan a tatakelola pemerintah yang baik.

- Menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pembangunan; penyelenggaraan pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana jika tidak didukung dengan situasi yang aman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Pangdam XIII Merdeka, Kapolda Sulut, Jajaran Forkopimda beserta para kepala daerah/perwakilan 15 kabupaten kota. (*/15jo)