OD-SK Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan, Sekprov Kepel Pimpin Rakor TPID

Manado, sulutberita.com - Tersisa waktu dua pekan lagi bagi umat Islam akan menghadapi ibadah Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriyah/2023 atau awal Ramadhan/Bulan Puasa jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk turun lapangan memantau kondisi harga kebutuhan bahan pokok (Bapok) dan ketersediaan stoknya disetiap pasar tradisional.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penyusunan Laporan Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2023 serta Persiapan TPID Award, yang dilaksanakan pada  Kamis (09/03/2023) di Ruang F.J Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut di Manado.

Ditekankan Sekprov Kepel bahwa, kondisi harga yang ada di pasar-pasar "besar" seperti di Kota Manado, Aer Madidi Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Amurang Kab Minahasa Selatan (Minsel) dan Kota Kotamobagu, itu harus dipantau pergerakan harga dan di pasar tradisional juga akan ada lapak dari Pemprov Sulut. 

"SKPD terkait harus menepatkan petugas khusus untuk memantau pergerakan harga setiap harinya, agar supaya ketika terjadi kontraksi atau kenaikan harga sembako bisa segera dilakukan Operasi Pasar Murah,” jelas Kepel yang menambahkan bahwa pemantauan harga tersebut sangat penting untuk mengendalikan inflasi, terlebih sudah menjelang bulan puasa. 

“Kita bersyukur inflasi Sulut masih di bawah nasional,” ungkapnya.

Selain itu, Sekprov juga memberikan salah satu "tips" bagi seluruh masyarakat di Sulut agar dapat mengendalikan inflasi tersebut, melalui program andalan dan terbukti hingga nasional dari Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yakni, Gerakan Menanam, Marijo Ba Kobong.

“Dimana setiap daerah atau kelompok taninya akan diberikan pupuk dan bibit sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kalau potensi jagung kita berikan jagung, kalau potensi beras kita berikan bibit padi, begitu seterusnya agar inflasi Sulut dapat terkendali,” sebutnya.

Turut hadir dalam kegiatan rakor tersebut diantaranya, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulut Praseno Hadi, Kepala BI, Bulog dan SKPD terkait. (*/Mild)