Tim Kemendagri Monev Realisasi APBD Dan Tangani Inflasi Kota Kendari

Kendari, sulutberita.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), penanganan inflasi serta penganggaran program prioritas lainnya ke daerah. Dimana kali ini, tim Kemendagri turun langsung ke Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Peningkatan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan 2024 di Kota Kendari.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Walikota Kendari pada Kamis 6 April 2023, oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni mengungkapkan bahwa pihaknya juga dalam kunjungan kerja itu telah membahas soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya terkait pajak dan retribusi daerah.

"Peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan lima (5) cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta inovasi. Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) juga dapat memaksimalkan penerimaannya dengan mengoptimalkan pendapatan-pendapatan lain diantaranya, melalui Dana Transfer ke Daerah (DTKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID)," ungkap Fatoni dengan menambahkan, soal peningkatan pendapatan yang bersumber dari DTKD itu dilakukan dengan mengupdate data dengan mengajukan sesuai dengan prosedur dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, dirinya mengapresiasi akan capaian realisasi PAD Kota Kendari yang menempati urutan kedua tertinggi secara nasional, dan atas keberhasilan tersebut Kota Kendari berhasil meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri sendiri.

"Peningkatan PAD Kendari sebesar 40,62% dengan rincian, realisasi PAD tahun 2021 sebesar 35,9% dan tahun 2022 sebesar 76,51%," terang Dirjen Agus Fatoni.

Dimana, berdasarkan catatan dari Kemendagri untuk realisasi pendapatan Kota Kendari pada Tahun 2022 lalu berada pada urutan tiga terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 92,15% atau sebesar Rp1.482,21 miliar dari total anggaran pendapatan Rp1.608,42 miliar.

"Realisasi belanja Kota Kendari berada pada urutan tiga terbawah di Provinsi Sultra dengan hanya mengantongi 78,32% atau Rp 1.556,95 miliar dari total anggaran belanja Rp 1.987,90 miliar," bebernya.

Lanjut Fatoni, data Kemendagri per tanggal 31 Maret 2023, realisasi pendapatan APBD Tahun 2023 menempati urutan keempat tertinggi, yaitu sebesar 19,77%. Sementara itu realisasi belanja APBD Tahun 2023 menempati urutan tertinggi nasional yaitu, sebesar 12,41%.

Disisi lain, meski telah menoreh catatan yang baik namun Dirjen Agus Fatoni pun mengingatkan betapa pentingnya Kota Kendari melakukan percepatan realisasi APBD sejak awal tahun. Yang hal itu berguna untuk meningkatkan perekonomian daerah agar uang beredar di masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat, serta dapat mengendalikan inflasi.

“Diberbagai kesempatan kami sampaikan bahwa realisasi penting dilakukan sejak awal tahun. Hal itu juga dapat mendorong ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun, mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat serta kesejahteraan masyarakat pun meningkat," tandas Dirjen Agus Fatoni.

Adapun dalam tersebut, hadir pula Plh. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dan Kasubdit Pinjaman Daerah, Penjabat (Pj) Walikota Kendari, Sekda Kota Kendari, Asisten di Lingkungan Setda Kota Kendari, Staf Ahli di Lingkungan Setda Kota Kendari, Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Kendari, Direktur Perumda dan RSUD Kota Kendari, Camat dilingkungan Pemerintah Kota Kendari serta Kepala Bagian serta Pejabat Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Kendari. (Puspen Kemendagri/mild)