Manado, sulutberita.com - Selain merekomendasikan lokasi atau tempat hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk para pelaku ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Jawa Tengah (Jateng) agar ada efek jera, oleh Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw juga memberikan pemahaman akan kondisi dunia di era milenial sekarang ini yang tidak ada batasannya (dalam hal teknologi, intelektual, pembangunan dan menempati/tinggal) sehingga berimplikasi terhadap pola migran penduduk (melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah kelurahan/desa dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei), dimana orang dengan mudahnya berpikir pindah dari negara satu ke negara lainnya.
Hal itu diungkapkannya dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2023, yang berlangsung di Nusantara Dian Centre (NDC) Resort Manado pada Senin, 21 Agustus 2023.
Sesuai dengan tema kegiatan 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju', Kandouw pun menerangkan bahwa wacana tempat hukuman bagi pelaku kejahatan di Nusakambangan itu mendapat respon positif dari gubernur (Olly Dondokambey) bahkan terkait pembiayaan transportasi pengiriman pelaku ke Nusakambangan itu nanti ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, dengan mengapresiasikan dan berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berkolaborasi bersama pemerintah dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di Sulut dengan meminta perhatian pimpinan SKPD terkait untuk memperhatikan 17 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forum Anak.
"Kepolisian menjadi 10 terbaik dalam penanganan anak di Sulut," ucap Wagub sembari bersyukur kepada Tuhan bahwa Provinsi Sulut salah satu provinsi yang dianugerahi provinsi layak anak yang juga merupakan hasil kolaborasi dari semua komponen.
"Ini harus kita galakkan bersama, harus dengan totalitas untuk mengendorse kabupaten kota, sebab persyaratan sudah ada dan supaya mendapatkan kota layak anak," pintah Wagub Kandouw.
Adapun dalam kegiatan yang juga dihadiri Sekretaris TP-PKK Provinsi Sulut, dr Kartika Devi Tanos, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut dan didampingi Kepala Dinas P3AD Sulut, Wanda Musu serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sulut itu oleh wagub juga meminta dari sekarang menyiapkan anak untuk masa depan.
"Bonus demografi angkatan kerja disiapkan dari anak-anak, terutama dipersiapkan dengan ideologi Pancasila. Bisa saja angkatan kerja fisiknya kuat tapi kalau tidak dibekali karakter dan moral yang baik akan berbahaya," ujarnya sembari menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo juga telah menyentil di era sekarang etika moral sudah mulai menurun, sekarang orang sudah mudah 'memaki' presiden dan hal itu sangat berbahaya untuk bangsa.
"Kita harus persiapkan dari sekarang untuk anak-anak kita. Kita bersyukurlah Provinsi Sulut sudah mendapatkan provinsi layak anak," ungkap Kandouw.
Disatu sisi dirinya juga mengungkapkan bahwa terkait dengan kondisi dunia di era milenial "tanpa batasan" pada sekarang ini sedang berlomba-lomba mengundang penduduk untuk berpindah dan mendiami suatu negara, terutama bagi orang yang memiliki collateral, intelektual dan capital (jaminan/aset dalam bertransaksi, sumbangsi pemikiran maju/berkembang, dan sesuatu yang bernilai/keuntungan).
"Seluruh dunia meminta collateral, intelektual dan capital untuk pindah karena membawa teknologi dan uang termasuk di Provinsi Sulut, pak gubernur juga mau supaya Sulut bisa mengajak orang dari seluruh dunia untuk tinggal di Sulut terutama yang memiliki collateral capital dan intelektual. Contoh negara Uni Emirat Arab itu 35 persennya penduduk lokal dan sisanya 65 persen dari luar. Selain syarat intelektual dan capital serta infrastruktur, juga termasuk kelayakan untuk didiami anak," tandasnya. (*/Mild)
Post A Comment:
0 comments: