Diatas Laut, OD-SK Evaluasi Kabinetnya Melalui Rapim EPRA Dan Warning SKPD Yang Masih Dibawah 50 Persen

Manado, sulutberita.com - Berlangsung diatas Kapal Nirmala Bahari I, pada Kamis 5 Oktober 2023 siang tadi, Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dipimpin langsung Gubernur Prof DR (HC) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK)

Merupakan hal yang baru dan tergolong unik, pelaksanaan rapat pemerintahan yang biasanya dilaksanakan di aula atau ruangan rapat di Kantor Gubernur Sulut, namun pada kali ini rapat "penting" terkait evaluasi itu berlangsung diatas perairan laut Sulawesi Utara.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengungkapkan bahwa terkait rapim tersebut merupakan evaluasi anggaran yang sudah memasuki masa akhir Tahun Anggaran 2023 yang sudah menjadi keharusan untuk dilakukan evaluasi terkait realisasi anggarannya.

“Apa sudah terpenuhi? karena Pemprov Sulut itu mau menuntaskan Penyusunan APBD TA 2024,” terangnya seraya mempertanyakan kepada SKPD-nya sudah berapa banyak anggaran di Tahun 2023 yang sudah terealisasi dan untuk silpa-nya berapa, sehingga nanti akan bahas dalam pembahasan KUA PPAS 2024.

Adapun dalam kesempatan itu, melalui Sekprov Sulut, Steve Kepel pun menegaskan kepada seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulut terkait dengan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2023 sudah harus di proses karena pekan ini merupakan yang terakhir terkait dengan APBD-P 2023.

“Karena minggu depan kita sudah harus membahas APBD induk 2024,” imbaunya dengan mebgingatkan bahwa alokasi anggaran yang ditetapkan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah ada.

“Pagu anggaran dari OPD sudah ada, tentunya akan berubah setelah dana transfer teralokasi. Dan kalau dana transfer sudah ada, alokasinya berdasarkan OPD,” jelas Kepel yang selanjutnya mewarning para OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen untuk segera mempercepat realisasinya

“Biasanya dana transfer itu minim pencairan, kalau dana DAU biasanya sudah. Saya minta ini dipercepat. Jangan lagi ke luar daerah, fokus dulu di penyelesaian dan pekerjaan dana transfer ini,” pinta Kepel.

Diketahui, pelaksanaan Rapim "atas laut" itu juga selain para kepala OPD Pemprov Sulut, dihadiri juga Walikota Kota Manado, Andrei Angouw.

(Mild/*)