Support Penuh Ketua TP PKK Sulut Rita Tamuntuan Akan Pembahasan Identifikasi Dan Analisis Kegiatan Pembangunan

Manado, sulutberita.com - Pelaksanaan rapat Identifikasi dan Analisis Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Granpuri Manado, pada Selasa 24 Oktober 2023 dan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel, mendapat support penuh Ketua TP PKK Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Adapun istri tercinta dari Gubernur Prof DR (Hc) Olly Dondokambey, SE itu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertema "Identifikasi dan Analisis Potensi, Model Permasalahan dan Solusi Kerjasama Perdagangan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara" yang dimotori Dinas Perbatasan Provinsi Sulut itu, oleh ibu Rita menghadirkan narasumber dari TP PKK Provinsi Sulut, karena kegiatan itu juga dihadiri para pengurus TP PKK dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.

"Untuk ibu-ibu PKK yang hadir saya berharap apa yang diterima dalam rapat dapat bermanfaat dan dapat dibawa pulang ke wilayah masing-masing," ujar ibunda dari Rio dan Rei itu.

Sementara itu melalui Sekprov Sulut, Steve Kepel dalam menyampaikan sambutan dari gubernur, telah memaparkan permasalahan utama yang terjadi di kawasan perbatasan yakni banyaknya ketertinggalan di sejumlah sektor. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, keterbatasan jumlah penduduk, keterbatasan SDM berkualitas, juga keterbatasan penyediaan bahan bahan pokok. Yang juga menjadi perhatian adalah isu-isu negatif terkait kemiskinan serta potensi perdagangan ilegal di wilayah perbatasan.

Sehingga Kepel pun mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar bagaimana proses pengelolaan wilayah ini betul-betul mampu meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, terlebih dari pada itu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya berharap apa yang kita lakukan saat ini dalam bentuk identifikasi dan analisis kegiatan di pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara dapat menelorkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang konstruktif dan mampu memberikan yang terbaik bagi Sulawesi Utara," terang sekprov.

Adapun dalam laporannya Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Djemmi Gagola menambahkan, bahwa kegiatan dimaksud didasari maraknya perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina, baik legal maupun ilegal.

"Ini yang menjadi kewajiban kita pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi regulasi maupun sarana pra sarana dan mekanisme model kerja sama untuk tidak ada lagi kasus-kasus ilegal seperti penyelundupan dan berbagai dampak negatif lainnya," jelas Gagola dengan menambahkan bahwa bersama pihak terkait rapat dimaksud akan membahas berbagai hal penting diantaranya, potensi perdagangan perbatasannya, model kerjasamanya, apa permasalahannya dan solusinya, akan menjadi pembahasan bersama.

Turut hadir Asisten I setdaprov Sulut, Denny Mangala, perwakilan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait, hingga pelaku usaha di wilayah perbatasan dan perwakilan pengurus TP PKK di daerah kepulauan. (*/Mild)