Konsekuensi Kepala Daerah Terancam Tak Terima DID, Jika "Malas" Hadiri Langsung Rapat TPID

Manado, sulutberita.com - Sejumlah hal penting yang terungkap dalam pelaksanaan High Level Meeting rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara (Sulut) 2023 bersama Bank Indonesia (BI) beserta para kepala daerah yang juga dihadiri Gubernur Prof DR (Hc) Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O.E Kandouw (OD-SK) pada Sabtu, 4 November 2023 di Aula Kantor BI Sulut di Manado. 

Gubernur Olly dalam sambutannya menyayangkan akan konsekuensi bagi para kepala daerah yang mengabaikan tidak mengikuti (tidak hadir langsung) atau hanya diwakili staf/perwakilan untuk mengikuti rapat TPID, akibatnya kepala daerah (dimaksud) tidak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pengendalian inflasi.

“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi. Tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” terang gubernur. Sementara itu, pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, oleh Gubernur Olly mengatakan, insentif fiskal itu sangat membantu pemerintah daerah. Terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.

“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiscal. Jadi ada hasilnya,” tuturnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.

“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ucap Olly.

Di sisi lain, Olly juga mengatakan, untuk tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana. “Jangan anggap inflasi itu sederhana. Sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tutur Olly sembari mengisahkan pada tahun 2022 Sulut sempat puas di peringkat dua, padahal pengendalian inflasi Sulut, jauh di bawah nasional. “Setelah dievaluasi, saya beberapa kali tidak hadir. Makanya di tahun 2023 ini, harapannya Sulut kembali juara satu,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.

Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 triliun, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.

“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiscal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” tutur Prasmuko.

Kepala daerah yang mendapat insentif fiscal, ucapnya, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.

“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi diberikan reward sebesar Rp900 miliar. Dana itu, untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” tandasnya. (Mild/*)