Dibuka Wagub Steven Kandouw, Berikut 4 Pilar Yang Dibutuhkan Dalam Menekan Inflasi Di Sulut

MANADO, sulutberita.com - Kegiatan Capacity Building dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung di Aula Bank Indonesia di Manado pada Rabu 31 Januari 2024 yang dibuka langsung Wakil Gubernur Steven Kandouw, menyikapi sejumlah hal penting terkait dengan pengendalian inflasi daerah.

Wagub Kandouw saat itu pun memberikan semangat kepada peserta yang masuk dalam TPID provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut. Dimana walaupun dengan cuaca hujan, akan tetapi semangat berperang melawan inflasi itu harus tetap semangat karena mengingat bagaimana bahaya dari inflasi tersebut. Sebagaimana pada tahun 2023 lalu, laju inflasi bisa terkendali bahkan jauh lebih rendah dari inflasi nasional.

“Itu semua tak lepas dari kerja sama kita. Koordinasi kita baik dari Bank Indonesia, pemeritnah daerah dan juga TPID provinsi dan kabupaten. Jadi, saya mewakili Pak Gubernur ucapkan terima kasih atas kerja sama luar biasa ini,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Sulut itu juga menambahkan dalam menekan inflasi perlu dilakukan dengan empat (4) pilar yaitu, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, termasuk harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Meski begitu, lanjutnya, tahun 2024 masih ada tantangan.

“Pasti pelaku atau saya katakan bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi kita tahun lalu,” terangnya yang oleh karena itu meminta untuk tidak jumawa (berbesar hati) dengan capaian yang diraih tahun 2023.

“Menurut hemat saya perlu sustainable dilanjutkan. Seperti Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar. Ini ternyata mampu melawan. Walaupun bandit pangan ngamuk,” tegasnya.

Terkait untuk insentif fiskal, Wagub Kandouw kembali mengingatkan mendorong kepada DPRD agar disisihkan untuk pengendalian inflasi.

“Sosilaisiasi lintas nomenklatur jangan hanya Dinas Sosial, Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan. Semua harus diarahkan ke sini. Contoh Dinas Infokom terus menyuarakan bahayanya inflasi, tentang bahaya tengkulak beroperasi,” jelasnya, seraya meminta masyarakat agar tidak panik dengan memborong bahan pokok di Sulut karena stoknya mencukupi.

Selain itu, dirinya juga mengharapkan pengendalian inflasi diambil dari dana desa. Di mana, tahun lalu hanya terserap 2 persen.

“Sudah direspons Ibu Kepala Perbendaharaan hanya 2 persen dana desa, malah turun. Mudah-mudahan rakor ini disosialisasikan lagi agar naik. Paling tidak 5 persen,” pungkas Kandouw. (Mild/*)