Jadi Sorotan Publik, Perolehan Suara Caleg Dapil Sulut Diduga Bermasalah Di Data Website Resmi KPU

MANADO, sulutberita.com - Data hasil penghitungan/perolehan suara di Pemilu 2024 yang bersumber atau di akses pada website milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni, www.kpu.go.id, kali ini tengah menjadi sorotan publik termasuk salah satunya perolehan suara untuk DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang hasil penghitungan suara didapati tidak sinkron, seperti pada perolehan suara di partai Demokrat.

Hal itu pun terlihat dari data KPU (melalui website resmi KPU) pada Kamis siang tadi, untuk perolehan suara total Partai Demokrat untuk DPR-RI Dapil Sulut berjumlah 5.808, namun jumlah suara dari masing-masing caleg tersebut justru melebihi dari jumlah total suara.

Dimana dalam website tersebut, untuk calon legislatif Hillary Brigitta Lasut jumlah suara 6.354, Bambang Dwidjatmiko 931, Iwan Setiawan A Manasa 914, Enny Yuliana 904, David Christian Boyoh 896, dan Reza H.A Nangka 916.

Hal serupa juga terjadi pada perolehan suara partai Golkar Dimana suara total 3.105, sementara total jumlah suara dari masing-masing caleg melebihi angka tersebut.

Semisalnya Christiany Eugenia Paruntu memperoleh suara 2.320, Jerry Sambuaga 1.203, Ronny Sompie 1.038, Sitti Marijam Thawil 824, Adrian Jopie Paruntu 922 dan Mohaman Feryando Lamaluta 700.

Tidak sinkronnya hasil perolehan suara ini kemudian menjadi sorotan publik. Berbagai kalangan mempertanyakan jumlah suara yang tidak akurat tersebut.

“Apakah sistemnya yang error, atau faktor human error atau ada indikasi permainan,” ucap sejumlah kalangan yang telah mengakses data di website resmi milik KPU.

Sejumlah warga pun menduga-duga jika situs resmi KPU itu sudah di hacker oleh orang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang menduga jika situs tersebut terjadi system error hingga human error.

“Apakah ini system error, human error, atau memang ada indikasi permainan, atau mungkin di-hacker oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menaikkan elektabilitas dengan pembentukan opini, ini harus cepat ditindaki pihak KPU,” tegas Yorry warga Kabupaten Minahasa Utara.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan upaya konfirmasi masih terus dilakukan para wartawan kepada pihak KPU untuk dimintai klarifikasi. (*/tim)