MINAHASA SELATAN, sulutberita.com - Pelaksanaan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024, yang dimotori Bank Indonesia (BI) di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) pada Selasa, 27 Februari 2024, dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Drs Steven OE Kandouw.
Agenda penting sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus mendorong peningkatan digitalisasi di Sulut itu, dalam sambutannya Wagub Kandouw pun sangat setuju (pelaksanaan kegiatan dimaksud), karena bagaimana bahayanya harga pangan kalau tidak dikendalikan.
“Saya apresiasi pak Andry (Kepala BI Perwakilan Sulut) mengadakan acara ini. Jujur saya sampaikan, bapak ibu ini takut sama pimpinannya, takut melaksanakan eksekusi. Ini yang hadir langsung petinggi dengar sendiri,” ujarnya dengan mencontohkan bahwa dirinya menerima informasi akan harga beras hari ini berada di paling tinggi dalam sejarah.
"Di beberapa daerah, menembus sampai Rp18.000 per kilogram. Apabila harga beras terus demikian dan tidak turun, akan berpengaruh ke masyarakat. Singkat kata, kenaikan harga pangan ini satu hal yang amat berbahaya,” ungkap Kandouw.
"Berbeda dengan kenaikan harga rokok atau harga kopi. Kenaikan rokok, ibu bisa ngomel ke bapak untuk stop merokok. Kalau kenaikan kopi di Starbucks (bisa melarang) bapak untuk tidak lagi ke Starbucks, tapi ke RKB (nama salah satu rumah kopi di Manado) atau kalau di Amurang ke (rumah kopi) Topas saja. Tapi, beras siapa mau rubah?. Ini hal faktual yang harus kita hadapi bersama-sama,” pesannya.
Oleh karenanya, wagub pun meminta (perhatian) akan kenaikan harga pangan sekarang ini menjadi perhatian penting.
“Perintah pak gubernur (Olly Dondokambey) ingatkan ini kepada kepala daerah sebagai eksekutor harus underline. Perhatikan yang disampaikan pak Andry, jangan disimpan dalam hati tapi diimplementasikan,” ungkapnya.
Disisi lain, mantan Ketua DPRD Sulut itu pun juga menduga (soal kenaikan harga) adanya permainan harga bahan pangan yang dilakukan oleh oknum Tengkulak (pedagang/perantara) dengan identifikasi sentral produksi di daerah seperti, Kentang di Desa Modoinding, Tomat di daerah Langowan dan Tompaso itu dari jauh-jauh harinya sudah dibeli/bayar ke petani.
"Hasil Tengkulak itu, dibawa ke pasar-pasar besar seperti di Kota Manado. Akhirnya yang untung mereka para Tengkulak,” jelasnya sembari mengusulkan, dalam jangka pendek ini untuk sering melakukan update tentang harga bahan pangan di wilayah Sulawesi Utara.
“Masalah harga bahan pangan jangan sebulan sekali. Kalau perlu day by day (setiap hari, red) dilaporkan ke Sekda, Bupati Walikota supaya kita boleh lihat. Jangan nanti sudah parah baru kita turun ke bawah. Tolong day by day kalau perlu live in time, monitor harga bahan pangan ini,” tegasnya.
Disamping itu, wagub juga menyarankan untuk melakukan penetrasi dalam menekan harga bahan pangan lewat penggunaan dana desa. Pentunjuk teknis (Juknis) dana desa ada juga memperbolehkan untuk korelasi dalam pencegahan inflasi pangan.
Di akhir sambutannya, Wagub Steven Kandouw pun meminta agar para pemangku kepentingan pengambil keputusan yang hadir agar menanggalkan soal ‘warna’ karena pesta demokrasi telah berakhir.
“Mudah-mudahan musuh yang kita hadapi adalah inflasi terutama bahan pangan, kita berani sama-sama. Tidak lihat warna, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah lewat. Ini (kenaikan bahan) yang kita hadapi bersama-sama,” pungkasnya.
Diketahui, kegiatan tersebut juga dihadiri, Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, Pj Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado dan para stakeholder terkait lainnya. (*/Mild)
Post A Comment:
0 comments: