163 Aparatur Desa Di Sejumlah Kab/Kota Di Sulut Selama 3 Hari Bimtek Yang Di Buka Sekprov Steve Kepel

MANADO, sulutberita.com - Jajaran aparat pemerintah desa dan kelurahan di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berjumlah 163 peserta, selama tiga (3) hari sejak tanggal 26 - 28 Juni 2024 mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Apartur Daerah, untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa melalui program pembangunan kawasan perdesaan, yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulut.

Adapun kegiatan yang dibuka langsung Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve H. Kepel sekaligus menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan desa itu berlangsung di Arya Duta Hotel Manado,Rabu 26 Juni 2024 tadi malam.

Dikatakannya, terdapat 3 hal penting yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah desa yakni, Inflasi, Stunting dan Batas Wilayah. Dimana, soal inflasi penting untuk mempertahankan perekonomian daerah dengan memperhatikan bahan pokok sektor-sektor terkait seperti pertanian dan peternakan agar harga tidak melonjak tinggi.

“Contohnya seperti daging yang bisa mengalami kenaikan, begitu pun dengan beras yang harus terus diawasi. Oleh karenanya, pemerintah provinsi melalui bapak Gubernur Olly Dondokambey dengan terobosan dan upaya ke pemerintah pusat kiranya untuk pelabuhan Bitung menjadi salah satu pelabuhan pelabuhan beras impor, sehingga sebelum ke wilayah Jawa, semua ke Bitung dulu agar terkontrol harganya,” jelas sekprov.

Lanjutnya terkait stunting, dirinya mengharapkan lapangan pekerja agar terus terbuka. Sebab, pengangguran yang tinggi juga akan memicu angka stunting karena kurangnya pemberian gizi bagi bayi akibat minimnya pendapatan dalam rumah tangga.

“Tingginya inflasi akan memicu angka pengangguran sehingga imbasnya terjadi peningkatan stunting,” ujar Kepel yang menambahkan hal ketiga soal batas wilayah, dengan meminta Pemdes harus menyelesaikan masalah tersebut agar tidak ada gesekan yang terjadi antar masyarakat.

“Batas wilayah ini harus dipahami pemdes. Sebab jika dalam batas itu ada potensi seperti hasil hasil tambang, bisa menjadi masalah. Jadi pemdes harus memahami potensi daerah sendiri agar tidak menimbulkan masalah. Juga dengan UMKM agar pemdes ikut serta memperhatikan kondisi UMKM di wilayah masing-masing,” tandasnya.

Sementara itu dalam penyampaian laporan singkat Kepala DPMD Sulut, Darwin Muchsin bahwa kegiatan itu dihadiri pemdes dari Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kepulauan Sitaro, Talaud serta Kota Kotamobagu. Disamping itu, kegiatan bimtek dimaksud akan menghadirkan sejumlah narasumber/pemateri baik dari Kejaksaan Tinggi Sulut, Polda, BPKP serta sejumlah pihak terkait lainnya. (Mild)