SULAWESI UTARA, sulutberita.com -Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) Awaluddin Umbola yang juga Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), mengajak kelompok pegiat pemilu untuk membantu sosialisasikan secara masif informasi-informasi tidak hanya pada hari H, tetapi di setiap etape tahapan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hal tersebut dikatakannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 kepada Pegiat Pemilu, yang digagas
KPU Provinsi Sulut di Hotel Aston Manado, pada Jumat kemarin.
Dikatakannya pula, terkait proses perekrutan badan adhoc di tingkat kecamatan dan tingkatan dibawahnya.
“Kita baru selesai merekrut badan adhoc, baik PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat kelurahan/desa, dan sudah menjadi bagian dari infrastruktur penyelenggaraan Pilkada serentak. Dan saat ini lagi proses perekrutan anggota Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih yang akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih disetiap TPS. Setelah dievaluasi, tingkat partisipasi atau jumlah pendaftar Pantarlih se-Sulut alami surplus atau cukup tinggi,” terang Umbola dengan menambahkan terkait dengan proses Coklit, itu sesuai jadwal tahapannya akan berlangsung selama satu bulan dimulai pada Senin 24 Juni (besok).
"Proses Coklit ini, pemilihnya atau masyarakatnya pasif sedangkan penyelenggara atau Pantarlihnya yang aktif. Saya berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, teman-teman pemantau pemilu, pegiat pemilu, dapat memasifkan proses pemutakhiran data pemilih untuk minimal disosialisasikan bersama, paling kurang teman-teman saya ajak untuk terlibat langsung dalam proses pemantauan pemutakhiran data pemilih,” ungakapnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda menyampaikan kepada kelompok pegiat pemilu agar secepatnya bisa mendaftarkan lembanganya, ke Sekretariat KPU Sulut.
“Kami harap kelompok-kelompok atau lembaga pegiat pemilu yang resmi atau berbadan hukum, untuk mendaftar ke KPU. Akan kami lakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS),” kata Malonda.
Dengan adanya dukungan melalui kerjasama dengan stakeholder terkait, khususnya pegiat pemilu, diharapkan bisa mewujudkan keterbukaan partisipasi publik dan untuk membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Dalam sosialisasi kepada pegiat pemilu ini, KPU Sulut menghadirkan narasumber Dr Zulkifli Golonggom selaku Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulawesi Utara, dan Dr Michael Mamentu selaku akademisi Unsrat.
Diketahui peserta yang hadir berasal dari berbagai kelompok pegiat pemilu diantaranya; JaDi Sulut, Komite Pemilih Indonesia (TePI) Sulut, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulut, Pusat Studi Demokrasi GMM, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulut, Pusat Studi Kepemiluan FISIP Unsrat, Pusat Edukasi Kepemiluan (PEKa) Manguni, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Nedfid Sulut, dan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus). (*/Mild)
Post A Comment:
0 comments: