Politisi BMR Ini Beberkan Alasan Mutlak Provinsi Sulut 5 Tahun Kedepan Dibawah Kepemimpinan YSK-Victory

MANADO,sulutberita.com -Dipastikan tinggal menunggu waktu pelantikan usai dari Mahkamah Konstitusi (MK) nanti, Mayjen (Purn) TNI Yulius Selvanus Lumbaa-Komaling bersama Victor Mailangkay (YSK-Victory) segera menduduki kursi jabatan sebagai Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan Wakil Gubernur (Wagub) periode 2025-2030.

Melalui salah satu Tokoh Politik dan Pengamat Sosial di Sulut yakni, Jems Tuuk pun menilai bahwa hadirnya Gubernur dan Wagub terpilih di Pilkada 2024 yakni, YSK-Victory nanti akan lebih membawa kemajuan pesat bagi Sulut serta dalam mensejahterakan rakyat. Dimana hal itu juga merupakan tongkat estafet dari torehan prestasi dan pencapaian sebelumnya dari Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw (OD-SK) dalam memimpin dua (2) periode di Nyiur Melambai ini dinilai sukses membawa Sulut maju dalam pembangunan dan kesejahteraan.

Adapun menurut Tuuk alasan mutlak dan optimis kepada gubernur terpilih (YSK) akan lebih memajukan dan mensejahterakan Sulut kedepan nanti karena YSK mempunyai jaringan, baik nasional maupun internasional dan itu adalah modal utama untuk pembangunan Sulut selama lima tahun ke depan.

“Saya pribadi menyakini YSK akan membawa Sulut lebih baik setelah kepemimpinan OD,” terangnya yang juga mantan Anggota DPRD Sulut itu.

Lebih jauh, dikatakan politisi handal  dari Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu bahwa adanya konektivitas hubungan emosional antara Presiden RI Prabowo Subianto dan YSK itu sangat dekat, sehingga nantinya sinergitas Pemerintah Pusat dan Sulut akan terjalin kuat.

Tak hanya itu, Tuuk pun meyakini bahwa komitmen YSK dalam menjalankan kepemimpinannya nanti akan mengakomodir kepentingan masyarakat, terlebih bagi masyarakat penambang akan lebih baik lagi karena sebagai Pembina APRI yaitu organisasi penambang di Sulut.

“Karena selama ini para pemangku-pemangku jabatan di Sulawesi Utara dapat dikatakan melihat penambang ini kan seolah-olah bukan masyarakat Indonesia tapi seperti masyarakat dari dunia lain,” ujarnya.

“Mereka gagal memahami Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Akan tetapi pak YSK memberikan komitmen dan sudah final. Pak YSK akan mengurus Izin Wilayah Pertambangan Rakyat tetapi harus sesuai Undang-Undang yang berlaku,” pungkas Tuuk. (*/Mild)