Anggaran Di Tahun 2025, Pemprov Sulut Lebih Longgar Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

MANADO, sulutberita.com - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilaksanakan dan dibahas setiap tahun sesuai "kiblat" arah pembangunan. Dimana, tahapan ini menjadi penting dan strategis sebagai pedoman dalam berbagai hal baik kebijakan umum atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian hal tersebut disampaikan Gubernur Prof DR (HC) Olly Dondokambey dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Paripurna Gedung DPRD Provinsi Sulut, pada Senin 22 Juli 2024.

Menurut gubernur, pedoman dalam mengadakan sumber daya fiskal untuk mencapai target-target pembangunan bahkan sebagai instrumen dalam menunjukan prioritas pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Dirinya juga mengapresiasikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Sulut atas komitmen selama ini dalam membahas maupun mengimplementasi dan mengawasi setiap perencanaan dan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Disamping itu, Gubernur Olly Dondokambey juga berharap KUA-PPAS orientasinya demi kelancaran pembangunan. Dimana, KUA-PPAS 2025 akan lebih longgar dari tahun 2024, karena pada tahun 2024 pemerintah harus membiayai kesehatan.

“Tahun 2024 kita sudah selesai cicilan Rumah Sakit (RS) ODSK dan RS Mata. Artinya, di tahun 2025 akan lebih longgar untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara otomatis PAD dari kedua RS itu akan naik signifikan,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa di tahun 2025, tema kerja pemerintah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, untuk mewujudkan tema ini kebijakan prioritas pembangunan diadakan pada tiga aspek,” sebut orang nomor satu Sulut itu yang saat hadir didampingi Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw.

“Pertama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kedua pembangunan infrastruktur berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” pungkas gubernur.

(*/Mild)