KPU Sulut Siapkan Produk Hukum Hadapi Pilkada Serentak 2024

MANADO, sulutberita.com - Kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 kepada stakeholder ditingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang di motori Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut selama tiga (3) hari, sejak tanggal 19 hingga 21 Juli 2024 yang berlangsung di Luwansa Hotel Manado itu, telah mengikutsertakan stakeholder di tingkat provinsi, perwakilan 18 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, Pegiat Pemilu serta insan Pers.

Melalui Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan yang telah membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan tujuan digelarnya kegiatan ini yakn, untuk menyamakan pemahaman mengenai produk-produk hukum yang telah dikeluarkan terutama oleh KPU RI demi kelancaran tahapan penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2024. 

"Produk hukum di KPU itu proses kesepakatannya itu juga disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota DPR yang ada di Komisi II. Semuanya itu penting untuk kita diskusikan dan kita dalami, agar hal-hal yang kira-kira ada perbedaan perspektif atau penafsiran dapat mencapai kesepahaman bersama. Seperti kita ketahui bersama, KPU telah mengeluarkan beberapa produk hukum diantaranya PKPU terkait jadwal dan tahapan, PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan PKPU tentang Pencalonan yang baru saja dikeluarkan," ujar Poluan yang pada kesempatan itu hadir bersama Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon dan Plt. Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda.

Selain itu, hadir juga sejumlah narasumber yang sesuai dengan kompetensinya yaitu Viktory N. J. Rotty selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Provinsi Sulut yang membahas tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu/KEPP, Donny Rumagit selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut yang membahas tentang Produk Hukum Pengawasan Pilkada 2024, dan Marthen Tandi selaku Asisten Intelijen dari Kejati Sulut yang membahas tentang Potensi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024.

Dimana, harapan diselenggarakannya kegiatan tersebut dapat menjadi awal yang baik dalam membangun kesepahaman bersama untuk mencapai pilkada yang berkualitas dan bermartabat di Sulawesi Utara.