Sulut Butuh BCS Sebagai Wilayah Perbatasan Negara, Wagub Steven Kandouw Ungkap Potensi Sulut Dalam Rakor Kemenko Polhukam RI

MANADO, sulutberita.com - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terdapat 15 kabupaten/kota yang 3 diantaranya merupakan daerah kabupaten kepulauan yakni, Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro), Sangihe dan Talaud yang termasuk didalamnya pulau terluar Miangas dan Marore. Sulut juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, dengan Kota Bitung sebagai pusat industri perikanan.

Demikian diterangkan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw saat menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Perikanan di Wilayah ZEEI Laut Sulawesi dan Industri Perikanan Bitung, serta Progress Report Rencana Pembangunan Border Crossing Station (BCS) atau pusat untuk pengawasan jalannya perdagangan antar negara di perbatasan, di Pulau Marore dan Pulau Miangas, yang digelar Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam RI dan dihadiri Deputi Bidkoor Pertahanan Negara, Rudi Syamsir SH MH, di Kantor Gubernur Sulut di Jl. 17 Agustus, Teling, Kota Manado, pada Kamis 25 Juli 2024.

Lanjut Kandouw, Sulut yang juga merupakan daerah perbatasan, sebenarnya sudah lama merencanakan pembangunan BCS di Pulau Marore dan Miangas, karena itu penting untuk mengawasi lalu lintas laut baik manusia dan barang yang ada di perbatasan.

"Karena masyarakat perbatasan kita mempunyai hubungan tradisional dengan masyarakat di negara perbatasan Filipina, sehingga sangat penting juga mengawasi perdagangan tradisional di wilayah perbatasan," jelasnya yang berharap kiranya lewat kegiatan rakor dimaksud adanya perhatian lebih terkait potensi kelautan dan perikanan di Sulut, sehingga kedepan dapat lebih dioptimalkan.

Adapun sebelumnya melalui Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Rudi Syamsir SH MH yang memimpin jalannya rakor tersebut menjelaskan, tujuan dari kegiatan dimaksud guna meninjau tentang potensi perikanan dan perbatasan khususnya di wilayah Sulawesi Utara, karena ada kaitannya dengan kedaulatan, keamanan, kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulawesi Utara.

Diketahui, rakor tersebut dihadiri para stakeholder terkait baik pusat dan daerah guna mendapatkan data dan informasi ter-update serta akan menjadi bahan referensi bagi pemerintah pusat agar diperhatikan kembali. (Mild/*)