Bersepakat Bersama Anak-Anak Sulut, Wagub Steven Kandouw Minta Instansi Terkait Segera Tindak Lanjuti Tuntutan Para Anak

MANADO, sulutberita.com - Semarak Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 Tahun 2024, diperingati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut di Jl. 17 Agustus, Teling, Kota Manado pada Senin, 5 Agustus 2024.

Kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw bersama Sekretaris TP-PKK Sulut dr Kartika Devi Tanos (yang juga merupakan isteri dari Wagub Steven Kandouw) itu, mengusung tema 'Anak Terlindungi Indonesia Maju’ dengan menampilkan berbagai atraksi dari anak-anak Bumi Nyiur Melambai berupa, Tarian Kreasi Keberagaman Indonesia oleh Forum Anak Nasional Sulut beserta penampilan drama tentang persoalan anak-anak di masa kini, yang salah satunya terkait banyaknya perkawinan di usia anak yang menyebabkan anak harus putus sekolah, juga betapa bahayanya Napza atau sebutan lain dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis, sehingga menjadi candu dan mengakibatkan gangguan kesehatan mental pada anak.

Tak hanya sampai disitu saja, namun tentang kurangnya kualitas dan kuantitas buku yang ada di perpustakaan sekolah maupun tempat baca lainnya, yang hal itu membuat para anak tidak ingin memiliki minat literasi, hingga kurangnya fasilitas tempat bermain anak.

Dikesempatan itu pula, terdapat 14 tuntutan yang disuarakan anak-anak Sulawesi Utara dan dan diserahkan (dalam bentuk petisi) kepada Wagub Steven Kandouw, diantaranya tentang persoalan anak diantaranya, menilai kurangnya optimal dalam perlindungan anak ketika dihadapkan dengan persoalan hukum, adanya pelaku kekerasan anak dan perempuan di Sulut yang masih terjadi sehingga dimintakan para pelaku menerima hukuman yang setimpal.

Yang oleh Wagub Kandouw pun saat itu dalam sambutannya langsung merespon tuntutan para anak dan meminta stakeholder/instansi terkait untuk segera ditindak lanjuti.

“Saya mewakili pak gubernur, salut atas tuntutan anak-anak. Saya minta ibu kadis, instansi terkait untuk (tindak lanjuti) ke DPRD Sulut segera disampaikan. Yang kabupaten/kota juga segera,” pintanya yang merasa sangat setuju dengan apa yang menjadi tuntutan dari para anak tersebut termasuk persoalan yang terjadi di sekolah.

"Mulai dari Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum semua anak dapat, hingga kabupaten/kota yang kurang peduli terhadap anak-anak, termasuk DPRD juga keluarkan Perda untuk sekolah layak anak, serta untuk disabilitas. Berikan perlindungan anak-anak. Itu perlu!. Kita tahu persis di Sulut masih terjadi kekerasan anak. Mulai sekarang ini, kita canangkan tolak kekerasan pada anak-anak,” tegas mantan Ketua DPRD Sulut itu. (Mild/*)