Support Penuh Gubernur Olly Dondokambey Akan Pembentukan Contoh Kab Kota Anti Korupsi Dari KPK RI

MANADO, sulutberita.com - Menyambut baik dan mengapresiasikan kegiatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memberikan pemahaman dan informasi terupdate sehingga dapat mendukung dan mensukseskan program Pembentukan Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), oleh Gubernur Prof Dr (Hc) Olly Dondokambey, SE dalam membuka kegiatan tersebut pun mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pihak perwakilan KPK RI, Andika Wirdiato yang hadir bersama-sama dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Bupati Walikota se-Sulut.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang C.J Rantung Kantor Gubernur Sulut di Jl. 17 Agustus, Teling, Kota Manado.

Gubernur Olly mengungkapkan bahwa, korupsi tidak hanya merupakan sebuah pelanggaran, namun juga merupakan ancaman serius terhadap tantangan sosial dan pembangunan bangsa. 

"Karena korupsi dapat melemahkan dan merusak integritas lembaga pemerintah dan menghambat kemajuan daerah. Untuk itu, upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi slogan kita saja, tapi menjadi sebuah komitmen dan tugas bersama yang muaranya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Lanjut gubernur, terkait dengan "Pembentukan Penentuan Kabupaten/Kota Antikorupsi" yang digagas KPK RI itu merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel.

“Kiranya program ini mampu memotivasi dan menciptakan standar antikorupsi dalam setiap aspek pemerintahan baik dalam perencanaan, pengganggaran hingga pelaksanaan kegiatan,” jelasnya sembari menyampaikan beberapa penegasan penting yakni, 

pertama, komitmen pemerintah daerah. Dimana, kepala daerah harus menjadi teladan dan menjunjung tinggi integritas. Komitmen tidak hanya diungkapkan lewat kata-kata atau slogan, akan tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata setiap lini pemerintahan.

Kedua adalah, penguatan sistem pengawasan. Sistem pengawasan internal harus diperkuat untuk menjaga terjadi penyalahgunaan wewenang. Pentingnya hal itu untuk mengadopsi teknologi sistem yang dapat mendeteksi kecurangan secara dini.

Ketiga, peningkatan partisipasi publik masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan tindak korupsi. Partisipasi publik salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang anti korupsi.

Keempat, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan secara dini tidak hanya disekolah, tapi melalui program sosialisasi kepada masyarakat dengan demikian kita bisa membentuk generasi yang peduli akan pentingnya integritas.

Kelima, kolaborasi antara lembaga, antara pemerintah daerah, KPK dan lembaga terkait terus dijaga untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Mari jadikan sosialisasi ini menjadi momentum awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi. Saya berharap program pembentukan percontohan kabupaten/kota antikorupsi di Sulut bisa berjalan dengan baik,” tandas Gubernur Olly Dondokambey. (Mild/*)